Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas (superpower). Hal ini dianggap membahayakan karena berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang berkuasa.

Untuk ...  [selengkapnya]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) barangkali telah akrab di telinga masyarakat. Hanya saja, banyak di antara kita yang belum mengetahui detail aspek-aspek yang diatur di dalamnya. Padahal, KUHP dan KUHPer merupakan ujung tombak penegakan ...  [selengkapnya]